Pernghargaan Salah Kaprak

Kupas Tuntas Penghargaan Diskotek Dari Tanda Tangan Kering Anies, Hingga Tanda Tangan Basah Jokowi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on email
Share on whatsapp

"Tapi yang dijadikan hot issue oleh kelompok pendendam/buzzer yang masih susah move on atas kemenangan gubernur muslim dalam pilkada DKI satu perusahaan tempat usaha diskotek?,” katanya.

Balya Nur

Alberto Ali adalah Plt Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI menggantikan Edy Junaedi yang mengundurkan diri gara-gara heboh kasus anggaran Rp 5 miliar untuk membayar influencer dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Soal kenapa masih berstatus plt? Mungkin karena rencana Anies yang tahun depan akan memisahkan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan.

Alberto Ali inilah sebenarnya tokoh sentral heboh penghargaan diskotek Colosseum sebagai pemenang kategori diskotek dalam acara Anugerah Adikarya Wisata 2019. Dengan mengantongi tanda tangan kering gubernur DKI untuk piagam penghargaan dalam bidang pariwisata, Alberto Ali memberi penghargaan kepada 31 kategori dari 155 nominasi yang telah dipilih oleh 15 dewan juri yang diketuai Thamrin B. Bachri. Proses penilaian meliputi seleksi administrasi, penilaian kinerja, dan penilaian akhir dengan mengunjungi tempat usaha para nominator.

Dari 33 kategori itu, diskotek masuk dalam kategori Bar and Lounge. Soal kenapa diskotek masuk kategori penghargaan pariwisata, Itulah yang agak mengherankan. Memangnya seberapa besar diskotek menjadi daya tarik pariwisata? Kalau mau maksiat, para wisman nggak perlu repot-repot ke Jakarta. Las Vegas surga dunia para maksiaters.

Kategorinya memang terlalu banyak. Sebagai perbandingan, Tangerang Selatan juga punya acara serupa dengan nama yang sama. Cuma 10 kategori. Nggak ada kategori bar and lounge, otomatis nggak ada diskotek di dalamnya. Adikarya Wisata versi DKI yang diselenggarakan dua tahun sekali ini menginjak tahun ke-19. Entahlah, apakah dulu-dulu juga ada kategori bar and lounge.

Gaduh penghargaan diskotek itu diperparah dengan pelintiran media atas ucapan Yusuf Martak atas nama GNPF Ulama. Kurang lebih Yusuf Martak bilang begini seperti yang ditulis di liputan6.com. “Program tersebut dijalankan setiap dua tahun sekali, dan sudah berjalan sejak gubernur-gubernur sebelumnya,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2019)
GNPF mengaku aneh mengapa yang dipermasahlkan hanya penghargaan untuk diskotek Colosseum. Padahal ada 31 penghargaan yang diberikan DKI. Ia menyebut yang mengkritik adalah pihak yang belum move on dari Pilkada DKI 2017 lalu.

Baca Juga:   Beratnya Jadi Pendukung

“Tapi yang dijadikan hot issue oleh kelompok pendendam/buzzer yang masih susah move on atas kemenangan gubernur muslim dalam pilkada DKI satu perusahaan tempat usaha diskotek?,” katanya.

“Sedangkan bagi tempat usaha lainnya yang berjumlah 30 perusahaan terdiridari lembaga pendidikan kejuruan, perguruan tinggi hingga BUMN tidak dkritisi,” tambahnya.

Meski demikian, Yusuf menyebut sikap GNPF tetap menentang keberadaan diskotek atau tempat maksiat lain.

“Kalau sikap kami jelas, bagi perusahaana-perusahaan yang di dalamnya menyajikan kemaksiatan atau yang bertentangan dng ajaran Islam tidak diperlukan lagi memberikan anugerah dalam bentuk apapun,” ujarnya.
(https://www.liputan6.com/news/read/4134961/gnpf-sebut-pengkritik-pemberian-anugerah-diskotik-colosseum-belum-move-on )

Tapi sejumlah media hanya memuat ucapan Yusuf Martak yang membela Anies saja. Soal sikap GNPF yang menentang keberadaan diskotek sengaja disembunyikan, hingga judulnya jadi melebar menjadi, “ 212 membela Anies yang memberi penghargaan pada diskotek Colosseum!”

Sementara PA 212 dan FPI bersikap lebih tegas memprotes kebijakan Anies itu. Hingga para BuzzeRp menyebut GNPF pecah kongsi dengan PA212 dan FPI. Padahal untuk urusan hiburan yang menyediakan minuman keras sikap Islam sangat tegas. Bukan hanya haram meminumnya, tapi juga yang menjual, yang mengantar minuman mendapat dosa yang sama! Nggak peduli pelayan diskotik itu tidak ikut minum khamar, dia tetap mendapat dosa, walaupun dengan alasan hanya menjalankan tugas sebagai karyawan! Dan hal itu tidak ada silang pendapat antar mazhab!

Tentu saja Anies yang merasa tidak menandatangani penghargaan itu menjadi berang tidak kepalang. Tanda tangan keringnya dibuat sembarangan! Anies membatalkan penghargaan itu dan mengancam akan memecat PNS bawahannya yang nekad memberi penghargaan pada diskotek Colosseum! Tentu saja alasannya bukan soal halal dan haram, tapi karena diskotek Colosseum itu masuk dalam daftar pantau BNN dalam hal peredaran narkoba. Makanya penghargaan itu mendapatkan surat protes dari BNN. Lagian kalau mau jujur, diskotik mana sih yang bebas dari narkoba?

Baca Juga:   Apakah Ada Guna Membahas Korupsi Ahok?

Tentu saja sikap Anies itu bukan lari dari tanggung jawab alias cuci tangan, tapi sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai gubernur. Anies tidak mempermasalahkan Cebongs bin Togog membully habis dirinya. Juga menghargai protes dari PA 212 dan FPI. Karena apa pun ceritanya, anak buah yang berbuat Anies harus rela bertanggung jawab. Pembulian massal terhadap dirinya di medsos merupakan resiko jabatan yang harus dia terima.

Berbeda dengan sikap Cebongs bin Togogs terhadap Jokowi. Anak buah Jokowi yang berbuat kesalahan adalah tanggung jawab anak buah Jokowi, tidak merembet sampai ke Jokowi. Ketika dulu Jokowi membubuhkan tanda tangan basah perihal Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Jokowi menyalahkan menteri keuangan.

Jokowi mengakui, ia tidak terlebih dulu membaca secara teliti rancangan perpres yang kontroversial dan dianggap banyak kalangan sebagai pemborosan uang negara tersebut. “Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi.

Tentu saja Jokowi jadi sasaran empuk para kamprets dan para pengamat yang menertawakan kualitasnya sebagai seorang presiden yang harus teleti sebelum menanda tangani. Tapi bagi para Cebongs bin Togogs tetap saja yang salah adalah Menkeu. Jokowi pasti benar. Beda dengan para pendukung Anies yang ikut protes pada Anies soal penghargaan diskotik itu walaupun Anies tidak menandatangani penghargaan itu.

Begitu juga soal kenaikan BBM yang dibatalkan Jokowi, maka yang salah adalah Menteri ESDM. Soal impor, yang salah adalah menteri perdagangan. Bahkan Jokowi ikutan mengeritik kebijakan bawahannya itu! Apakah Jokowi memecat menterinya yang bermasalah itu? Nggak lah. Cuma berani menggerutu ke publik saja.

Baca Juga:   Why Always Me?

Sewaktu jadi Gubernur DKI, ada kasus korupsi bus Trans Jakarta yang dilakukan oleh anak buah Jokowi. Maka yang salah adalah anak buah Jokowi. Hanya anak buah Jokowi! Berbeda dengan kesalahan rancangan anak buah Anies soal lem Aica Aibon, maka yang salah bukan anak buah Anies, tapi yang dibully dan dituduh akan korupsi adalah Anies. Begitulah.

Memang nggak enak jadi Anies. Serba salah di mata Cebongs bin Togogs. Jika misalnya Anies mengambil kebijakan melarang peredaran minuman keras di DKI, yang otomatis bikin mati tempat hiburan malam, maka Cebongs bin Togog berperan sebagai pancasilais, penjagara NKRI , akan ngamuk dan menuduh Anies sebagai gubernur kaum seiman yang radikal! Pemda DKI memberi penghargaan kepada diskotek, juga salah ( dan memang salah ) Cebongs bin Togog berperan sebagai front penumpas kemaksiatan, membuly Anies karena sebagai gubernur seiman tidak selayaknya memberi penghargaan kepada tempat maksiat!

Emang enak jadi Anies…
Ada yang mau jadi Anies?

17122109
-Balya Nur

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
[COVID19 confirmed_title="Cases" deaths_title="Deaths" recovered_title="Recovered"]
%d bloggers like this: