Bilik Opini
Menyerbuki Akal Sehat Dengan Kejujuran Dan Kebenaran
Bilik Opini
Menyerbuki Akal Sehat Dengan Kejujuran Dan Kebenaran

Update

Hipotesis KLB Demokrat

March 14, 2021 Update
Hipotesis KLB Demokrat

By Alhadi Muhammad

  1. Moeldoko sebagai petinggi pemerintah (KSP), mustahil sepak terjangnya tidak izin ke Presiden. Atau kalo Moeldoko tidak izin, bisa dikatakan Jokowi sebagai Presiden tidak memiliki wibawa. Mau pilih yang mana?

  2. Kebanyakan melihat penyerobotan Demokrat hanya jabatan Ketua Umum nya saja. Tapi tidak melihat dari sisi waktu, kenapa harus kemaren? Apakah pemerintah punya agenda politik dalam waktu dekat, yang kemungkinan dijegal Demokrat? Yang jelas, agenda besar kedepan adalah pilkada DKI, dan Demokrat minta Pilkada 2022 tetap ada, berbeda dengan kubu istana, yang ingin menarik ke 2024. Pilkada DKI menjadi batu sandungan penguasa saat ini, karena posisi incumbent Anies Baswedan tidak ada yang mampu menandingi. Jika Pilkada batal, maka 2022 Anies menjadi pengangguran politik, cara jitu meredam potensi Anies memjadi Capres 2024. Dan sebaliknya menjadi jalan mulus calon dari istana.

  3. Spekulasi KLB sudah dihitung secara matang, dengan prediksi:
    a. Jika faksi KLB diakui pengadilan dan disyahkan Menkuham, tamat trah Cikeas di negeri ini.
    b. Jika faksi KLB kalah dipengadilan, paling tidak gaung Demokrat sebagai partai konflik, menggerus konstituen dan pemilih Demokrat. Ini sama saja membonsai Demokrat menjadi partai gurem. Mau a atau b, semuanya menguntungkan kubu istana.

Dari hipotesis 1,2 dan 3, ada juga kemungkinan ini bagian playing victim Demokrat Cikeas, berdasarkan waktu KLB yang terlalu dini. Kalo saja KLB terjadi menjelang 2 tahun Pilpres, ada kemungkinan Demokrat tidak bisa ikut pemilu, karena konflik internal. Tapi hipotesis ini bisa juga dibantah, justru saat ini KLB yang paling pas, karena proses pengadilan pengesahan dua kubu, bisa dipermainkan waktunya. Karena kekuasaan pengesahan ada di pemerintah.

Jika pemerintah Jokowi berniat baik menjaga demokrasi dan supremasi hukum, terlalu sederhana untuk bisa bersikap. Menolak KLB Instan dan memecat Moeldoko karena merusak hubungan pemerintah dengan stake holder pembentuk kekuasaan.

Write a comment